Pola Pikir Warga +62

Posting Komentar
Pola Pikir Warga +62

Tidak seperti orang Barat yang berpikir secara distingtif, orang Indonesia justru berpikir secara holistik-sintetik. Pola pikir distingtif itu membedakan, menganalisa, memisahkan, bahkan membagi sampai tuntas. Contoh, orang memprotes sesuatu yang salah atau menyesatkan setelah ia baca/dengar, analisa, dan simpulkan secara tuntas.

Tragisnya, pola pikir holistik-sintetik justru berani mengkritisi sesuatu hanya dengan membaca berita hoax yang singkat dan menyesatkan itu. Itu karena orang kita pintar menyembunyikan kemalasannya (membaca) dibalik kepercayana pada orang lain (yang juga belum membacanya).

Orang kita memang selalu menomorsatukan kebersamaan (kelompok agama yang sama, asal sama, marga sama, masih anggota keluarga besarnya) dibanding percaya pada kompetensi pribadi tertentu.

Bila di Barat, kemandirian individu diberi tempat istimewa. Hal ini didasarkan pada cara berpikir "berbeda itu lebih baik dan memahami itu lebih baik" (bene distinguit, bene intellegit).

Memang, sudah dari sono-nya kita terbiasa berlaku inklusif terhadap kenyataan. Kita tidak siap menjadi pribadi yang berbeda, mandiri, dan punya pemikiran sendiri. Kita justru rela saling mengalah (termasuk menyalahkan diri sendiri) demi merawat keselarasan hubungan di antara dua atau lebih orang/kelompok yang sedang berkonfilk.

Jadi jagnan heran ketika Anda melihat fakta-fakta yang terjadi seputar perundungan, penyebaran hoax, penghinaan presiden dan pejabat negara, pelecehan bendera dan lambang negara, dst hampir selalu ditangani secara "kekeluargaan".

Kronologinya pun menjadi begini.
  1. X memposting hoax, hinaan, pelecehan tertentu di akun Facebook atau Twitternya.
  2. Orang atau pendukung dari orang yang dihina atau dilecehkan melaporkan X ke Polisi.
  3. Polisi menerima laporan dan mulai melakukan penyidikan (terutama bila korbannya pejabat atau orang penting atau berduit).
  4. X ditangkap dan dipertontokan ke publik. Biasanya X akan disuruh atau berinisiatif sendiri membacakan ungkapan penyesalan dan permintaan maafnya kepada orang yang telah ia lecehkan. Permintaan maaf itu biasanya ditulis di atas selembar HVS berukuran A4 dan ditandatangani X.
  5. Korban menerima permintaan maaf X. Ada yang tetap melanjutkan kasusnya, tapi lebih banyak yang langsung menghentikan kasus setelah menerima permintaan maaf X.
Semua hal di atas sudah jadi rahasia umum. X melakukan pelanggaran UU ITE, dilaporkan korban, dijadikan tersangka oleh Polisi, X lalu minta maaf, lalu dilepaskan untuk melakukan hal yang sama kembali. Ini sudah jadi sifat hakiki kita orang Indonesia. Melakukan kejahatan sama mudahnya dengan minta maaf, agar terhindar dari hukuman.

Tentu saja, kita sudah terbiasa menempatkan keutamaan di tengah (virtus stat in media). Terkait kasus di atas, keadilan yang diminta korban dari pihak keamanan justru sering berakhir dalam pelukan haru biru bercampur tangisan.

Orang kita memang selalu lebih mementingkan keselarasan hubungan daripada menegaskan perbedaan pendapat, pemikiran, atau prinsip pribadi. Apalagi pelaku masih keluarga, tetangga, atau sahabat; atau karena pelaku orang stress karena miskin, dan alasan sejenis lainnya.

Bagi warga kita, seseorang tak harus membaca "topik" yang akan didiskusikan atau jadi materi demo, misalnya. Kita sudah terbiasa berpikir secara holistik-sintetik, maka semua demonstrasi bebas dilakukan oleh siapapun dan oleh siapapun. Tak penting demonstran itu punya kepentingan atau tidak. Pokonya, yang penting ramai dan bila penting sampai menutup jalan umum.

Misanya, saat terjadi demonstrasi dengan topik Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja sejak tanggal 8 Oktober 2020 (hingga saat tulisan ini dibuat), maka peserta demo-nya bukan hanya buruh atau mahasiswa yang punya kepentingan langsung dengan materi demo.

Faktanya, siwa-siswa sekolahan (SD, SMP, SMA/SMK), pengangguran, bahkan para elite partai yang mensponsori demo pun turutserta. Tak hanya itu, ormas-ormas bernuansa keagamaan pun turut bergabung di dalam barisan yang sama, bahkan meneriakkan "Turunkan Jokowi".

Bagi orang kita, tak penting apakah koordinator, peserta atau sponsor demo mengerti atau tidak mengerti materi yang didemo. Benar bahwa membaca materi demonstrasi tak penting, karena isinya sudah diringkas oleh sponsor mereka dalam 140 kata di Twitter.

Mayoritas orang Indonesia, termasuk para demonstran itu memandang politik, etika dan agama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. 

Apalagi bila yang diuntut adalah menurukan Presiden Jokowi, maka ormas-ormas keagamaan yang biasa sweeping di Bulan Puasa itu pun ikut bertakbir ria sembari membakar dan merusak fasilitas umum.

Jadi, ini persoalan pola pikir holistik-sintetik orang Indonesia yang kerap mengaburkan jawaban ya dan tidak, mengaburkan fakta, hingga menyebar berita bohong. Sebab, keselaranan relasi dan kebersamaan yang samar-samar jauh lebih penting bagi warga +62.
PenaSinergi
Media Pendidikan dan Pelatihan (HC Consulting, Training & Coaching, Counseling & Facilitating for Personal Development, Self-Awareness, Leadership, and Communication & Excellent Attitude) dalam rangka pengembangan kualitas SDM Indonesia. Kirimkan tulisan Anda ke [email protected]
Terbaru Lebih lama

Related Posts

Posting Komentar

Follow by Email