Empat Kebijakan Baru Mendikbud Nadiem Makarim Tahun 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) didampingi istri Franka Franklin (kanan) dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi (kiri) memakai jaket PGRI saat acara puncak peringatan HUT ke-74 PGRI di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2019). (FOTO : Antara/Fakhri Hermansyah/Republika)
PENASINERGI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memiliki beberapa gebrakan baru usai dilantik sebagai Mendikbud oleh Presiden Joko Widodo.

Beberapa di antaranya adalah mengganti Ujian Nasional (UN) dengan sistem penilaian baru dan mengubah konsep pilihan ganda di Ujian Sekolah, kebijakan soal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Mari kita lihat satu per satu.


Ganti UN

Diberitakan Kompas.com (13/12/2019), Mendikbud Nadiem Makarim akan mengganti UN dengan asesmen kompetensi dan survei karakter. Hal itu diungkapkan Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Penilaian dengan asesmen kompetensi dan survei karakter ini dikatakan Nadiem sebagai penyederhanaan dari UN. Artinya, format UN per mata pelajaran yang selama ini dilakukan akan dihapus.

Nadiem memberi tiga alasan mengapa UN diganti dengan kedua penilaian di atas, yakni (1) UN dinilai terlalu fokus pada kemampuan menghafal, (2) UN membebani siswa, orang tua dan juga guru, dan (3) UN tidak menyentuh kemampuan pengembangan kognitif dan karakter siswa.


Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Melalui kebijakan "Merdeka Belajar", mas menteri Nadiem akan menyederhanakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Beberapa komponen pun akan dipangkas.

Di sini guru memiliki kebebasan dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Ketiga komponen inti RPP itu adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.


Ubah Sistem Zonasi PPDB

Nadiem akan mengubah sistem zonasi yang selama ini memang menimbulkan banyak masalah. Kendati demikian Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), namun dengan format yang lebih fleksibel.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen, jalur prestasi sebesar 0-30 persen, dan hal lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Untuk merealisasikan sistem zonasi tersebut, Nadiem menyatakan akan menyerahkan kepada kebijakan peraturan di daerah. Kemendikbud hanya menyiapkan kisi-kisinya.


Ubah Konsep Ujian Sekolah

Nadiem juga merubah konsep pilihan ganda di Ujian Sekolah (Kompas.com 24/12/2019). Menurut Nadiem sistem Ujian Sekolah dengan pilihan ganda akan menutup pengembangan diri siswa.

Untuk itu sekolah harus berinovasi untuk mengubah konsep Ujian Sekolah di program Merdeka Belajar.

Nadiem lalu mempersilakan sekolah untuk melakukan konsep penilaian Ujian Sekolah baru, di mana masing-masing sekolah yang menentukan kesiapan untuk merubah konsep penilaian berbasis pilihan ganda.

Resiko perubahan konsep ujian sekolah ini, menurut Nadiem sangatlah rendah. Untuk itu ia meminta para guru dapat melakukan introspeksi diri.


Sumber : "Ramai soal Kebijakan Nadiem, dari Hapus UN hingga Konsep Pilihan Ganda"
Editor: Lusius Sinurat