Pendidikan Katolik dan Nilai yang Masih Tersisa

Posting Komentar
Penidikan Katolik dan Nilai yang Masih Tersisa
Ilustrasi: salah satu sekolah Katolik


PENASINERGI - Rumusan-rumusan tentang visi, misi dan tujuan pendidikan Katolik dalam berbagai literasi tentu sangat keren dan nyaris sempurna. Pendidikan Katolik yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang dikelola oleh yayasan-yayasan berlabel Katolik, baik yang dikelolah oleh Keuskupan, Paroki, maupun yayasan-yayasan yang dikelola Ordo/Kongregasi.

Penulis akan mencoba membentangkan sekaligus memberi catatan kritis atas ciri, semangat dan keunggulan pendidikan Katolik dan penerapannya di sekolah-sekolah yang berlabel Katolik.


1. Ciri khas Katolik

Secara gamblang misi dan identitas Katolik ditampilkan dalam pengelolaan pendidikan dan kepemimpinan yang di sekolah-sekolah Katolik. Pengelolaan dan kepemimpinan berciri Katolik itu di kemudian hari diharapkan turut membentuk watak pribadi peserta didiknya.

Ini lantas berarti bahwa sekolah Katolik akan membantu peserta didiknya untuk mengenali, memahami, menghayati dan memaksimalkan nilai-nilai kekatolikan lewat proses belajar-mengajar di lingkungan sekolah sebagai bekal masa depan mereka.

Ciri Katolik di sekolah-sekolah yang berada dibawah yayasan-yayasan Katolik itu ditampilkan lewat keteladanan kaum berjubah yang terlibat di dalamn yayasan dan sekolah Katolik itu sendiri. Ini berarti ciri kekatolikan itu tampil nyata dalam nila-nilai yang diajarkan di ruang kelas sekaligus lewat keteladanan kaum mereka.

Maka, kritik yang dialamatkan kepada sekolah-sekolah katolik saat ini adalah hilangnya misi dan identitas katolik di sekolah-sekolah Katolik, terutama semakin minimnya figur teladan (pastor, frater, bruder atau suster) yang mampu menampilkan ciri kekatolikan itu di lembaga pendidikan yang mereka pimpin.

Sekolah Katolik tampak gagap dan gagu menyikapi perkembangan jaman. Atas nama alasan profesionalisme, para imam dan biarawan/wati yang bekerja di lembaga pendidikan katolik itu justru begitu fokus pada persoalan administatif hingga melupakan fungsi pewarta Kabar Gembira di sekolah. 

Akibatnya, kaum berjubah itu tak lebih dari seorang awam yang memahami profesi guru atau pengurus yayasan pendidikan sebagai melulu profesi yang mereka capai lewat kerja keras mereka.

Hal berbeda terjadi di masa sebelumnya, ketika para pastor, biawawan dan biarawati yang berkecimpung di bidang pendidikan memandang profesi guru sebagai wahana memurnikan hidup panggilan mereka sebagai imam, biarawan atau biarawati yang semakin hari menjadi semakin baik.

Bila saat ini kaum berjubah itu memandang profesi guru sebagai jabatan yang mendatangkan keuntungan bagi ordo/kongregasi mereka, maka dulu kaum yang sama justur sangat fokus pada keberhasilan peserta didiknya menyerap dan menghidupi nilai-nilai kekatolik itu dalam seluruh hidup mereka. 

Buktinya, jamak terdengar alumni sekolah katolik yang beragama non-Katolik selalu terkesan dengan teladan dan nilai-nilai yang mereka terima selama bersekolah di sekolah katolik.

Sayangnya saat ini kesibukan para biarawan/wati yang bekerja sebagai pengurus yayasan dan kepala sekolah yang pendidikannya lebih tinggi justru terseret pada kesibukan administratif yang banyak menyita waktunya.

Hasilnya adalah sistem pendidikan katolik yang gamang, yang seolah-olah ingin terlihat maju dan up to date, tetapi justru tampil konservatif dan sangat teradisional. Bagaimana tidak, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah mereka justru tak pernah mendapat peningkatan kompetensinya.

Indikator paling nyata adalah hilangnya keunggulan akademik dan non akademik yang di tahun 60an hingga tahun 90-an sangat menonjol. Saat itu hampir semua sekolah Katolik dipandang sebagai sekolah unggulan, dan antrian murid yang mendaftar selalu melewati batas ruangan yang tersedia.

Sebagai mantan anak didik di sekolah Katolik saya melihat perubahan ini. Jaman saya SMA saya masih mendapatkan pendidikan Katolik yang tampil lewat niali-nilai kekatolikan yang ditampilkan para imam misionaris yang masih tersisa di tahun 1990-an.
Pendidiakan Katolik itu terpatri dalam diri saya hingga saat ini, mulai dari daya berpikir kritas dan bermental 'pemenang'. Ini adalah buah dari sistem pembelajaran di dalam dan di ruang kelas saat saya masih SMA. Sekolah Katolik memang terkenal dengan disiplin dan implantasi nilai-nilai kekatolikan seperti iman, kasih, dan harapa yang dibutuhkan masyarakat.

Saat ini malah terbalik. Jangankan siswa atau guru, para pengelola yayasan sendiri sudah tidak disiplin. Mereka tak lagi menjadi pelayan sekaligus pewarta ilmu pengetahuan berbasis Injili seperti para misinoris, pendahulunya.

Hampir semua pengurus yayasan saat ini dihunjuk oleh uskup, provinsial atau pimpinan ordo/kongregasi mereka, dan seringkali bukan berdasarkan keahlian atau kemampuan mereka, tetapi lebih karena kepatuhan/ketaatan pada pimpinan, atau bahkan berdasarkan like or dislike saja.

Kondisi ini pun melahirkan ketua yayasan yang songong tapi bloon, yang selalu bicara tentang cara memajukan pendidikan tetapi dengan pemikiran kolot. Mereka tak lagi peduli pada anak-anak, kecuali membebani mereka dengan PR yang serba banyak. Yayasan juga sering abai pada peningkatan kesejahteraan guru-guru di sekolah mereka.

Pada akhirnya, para pengurus yayasan katolik itu pun semakin fokus pada pengelolaan uang masuk, dengan meminimalisir pengeluaran. Mereka lantas mulai sibuk mengurusi dana banutan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah, sembari menyimpan rapat-rapat uang sekolah dari siswa dari pihak sekolah.

Jabatan ketua yayasan pun disamakan dengan jabatan komisaris, perwakilan si pemilik saham, yakni keuskupan atau ordo/kongregasinya. Guru yang baik adalah guru yang patuh, peserta didik terbaik adalah siswa yang sudah jadi dan mengikuti les privat diluar, dan kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang bisa kerjasama dengan bendahara sekolah dalam memaksimalkan surplus biaya, dari dana BOS, dan pengawas yayasan yang baik adalah pengawas yang mau membantu memoles laporan keuangan terbaik dari sekolah/yayasan ke pihak dinas pendidikan.

Apa yang terjadi selanjutnya? Kepala sekolah dan tiga wakilnya (bidang kurikulum, bidang sarpras dan bidang kesiswaan), bendahara sekolah menjadi orang yang paling sibuk mengelola finansial dan tuntutan yayasan kepada mereka harus surplus.

Soal peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru dan staff sekolah (stakeholders) tak urung mendapat perhatian. Demikian juga pengadaan sarana dan prasarana sekolah sebisa mungkin tidak mengambil uang yayasan yang sudah diinvestasikan di bank.


2. Semangat Luhur Pendiri Sekolah/Yayasan

Imam, bruder/frater atau suster yang bekerja sebagai ketua yayasan dan kepala sekolah (biasanya sih satu paket) kerap mengeluh kepada tentang mentalitas guru-guru sekarang, “Setiap guru-guru PNS naik gaji, guru kami juga selalu menuntut kenaikan gaji dengan besaran yang disesuaikan dengan gai guru PNS diluar,” keluh mereka.

Mungkin suster tadi lupa bahwa, pihak yayasan juga selalu menaikkan iuran pendidikan (SPP) peserta didiknya setiap tahun. Di sisi lain, mereka mungkin masih terkesan dengan cerita para pendahulu mereka di mana guru-guru dulu tak pernah menuntut kenaikan gaji, tetapi ikhlas melayani.

Tentu ini dua hal berbeda. Sebagaimana telah disinggung di atas, kalau dulu nilai kekatolikan itu masih kentara dan tampil nyata lewat teladan para misionaris. Kini, nilai katolik itu sudah pupus dan sirna bersamaan dengan mentalitas matre para kaum berjubah saat ini, termasuk mereka yang bekerja di yayasan katolik.

Dulu kredit yang diberikan kepada pengurus yayasan kepada guru dan peserta didiknya adalah teladan dan hidupnya yang sederhana. Akibatnya para guru dan pegawai sekolah tak terpikir menuntut gaji yang besar dari mereka.

Tetapi kini kredit yang diberikan kaum berjubah yang bekerja di yayasan kepada para guru dan anak didiknya adalah gaya hidup borju dan hedonis, sehingga guru-guru semakin miskin dan juah dibawah taraf hidup mereka, dan orang tua merasa sia-sia membayar mahal SPP di sekolah katolik hanya agar kaum berjubah itu hidup mewah.

Sebetulnya gaji hanyalah salah satu pengganti energi yang hilang, dan tak pernah ada rumusan yang pas untuk menggaji seorang tenaga pendidik. Namun, jauh dari persoalan gaji, saya malah lebih tertarik membahas hilangnya spirit kekatolikan, termasuk semangat pendiri ordo/kongregasi dari imam, bruder, suster yang bekeraj di yayasan yang mereka pimpin.

Semangat pendiri ordo, juga perintis sekolah yang mereka kelola semestinya menerangi berbagai kebijakan, program, struktur dan seluruh proses belajar mengajar di sekolah mereka. Sayangnya, sekolah katolik justru sering membuang jauh-jauh semangat pendiri ordo/kongregasi mereka atas nama kebutuhan jaman.

Sebut saja sekolah milik Fransiskan justru tak peduli pada anak-anak dari keluarga miskin, sekolah St. Yosep yang abai pada sifat kebapaan di sekolah, sekolah hati kudus yang suster-susternya tak punya hati dan mengambil keputusan seenak udel, sekolah misi tetapi hanya mengandalkan komisi, dst.

Singkatnya, sekolah katolik di era ini harus kembali memegang teguh prinsip Yesus, “Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah” dalam pengelolaan yayasan mereka.


3. Unggul


Di era para misionaris dulu, peserta didik di sekolah katolik selalu ditanampakan karakter Katolik, di mana mereka diperlakukan sama dan dididik sebagai manusia yang disiplin (discipulus) dengan karakter pelayan masyarakat (apostolik), dan menjadi orang yang berguna ditengah masyarakat (prinsip partisipatif: solider dan subsider).

Sejalan dengan itu, keunggulan dari sekolah katolik di justru terletak pada keberpihakannya pada yang miskin. Para misionaris itu sadar bahwa syarat utama masuk sekolah katolik adalah kemampuan intelektual dan spiritual, dan bukan pertama-tama pada kemampuan finansial.

Maka anak miskin selalu mendapat tempat; dan melalui prinsip subsidiaritas dalam pengelolaan finansial ala Katolik (terbuka), maka kekurangan biaya pendidikan atak teratasi. Toh selam ini mayoritas orang tua siswa masih rela berbagai.

Kini, dengan kemampuan finansial masyarakat yang semakin mumpuni, hingga uang SPP yang semakin mahal, mengapa kualitas sekolah katolik justru menurun? 

Selain dari berbabagai alasan yang telah saya ungkapkan di atas, satu hal lain adalah karena pengelolaan dana yang tidak efisien dan tidak efektif, di mana 60% dana yayasan justru digunakan untuk menggaji guru, 9% untuk membantu sertifikasi guru dan sisanya untuk keuntungan yayasan.

Lantas apa yang didapatkan peserta didik ? Mereka cukup duduk di ruang kelas dan mendengarkan ocehan guru-guru mereka.


Penulis: PenaSinergi
PenaSinergi
Media Pendidikan dan Pelatihan (HC Consulting, Training & Coaching, Counseling & Facilitating for Personal Development, Self-Awareness, Leadership, and Communication & Excellent Attitude) dalam rangka pengembangan kualitas SDM Indonesia. Kirimkan tulisan Anda ke [email protected]

Related Posts

Posting Komentar

Follow by Email