Pendidikan dan Kesukuan

Posting Komentar
Pendidikan dan Kesukuan
Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom
Saya sangat tertarik dengan ungkapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat memberi sambutan pada pembukaan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII, di hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016),

"Perguruan tinggi boleh dikatakan sudah sangat kesukuan, kalau Unhas rektornya bukan orang Unhas tidak jadi. Halu Oleo kalau bukan orang Kendari tidak boleh, Unpad mesti orang Sunda-lah rektornya. Yang besar-besar terbuka, Udayana mesti orang Bali. Akhirnya jadi lingkungan yang terbatas."  (Jusuf Kalla - Detik[dot]Com)

Pernyataan Pak JK ini tergolong mengejutkan. Tentu yang mengejutkan pernyataannya, sebab fakta yang beliau katakan itu memang benar adanya. Sebelum membahas lebih topik ini lebih jauh, saya berharap suatu saat Pak JK datang ke Medan dan singgah ke Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Sumut. Saya yakin JK akan tercengang dengan kehebatan warga Medan, khususnya mahasiswa, dosen dan seluruh staf PT yang ada di daerah ini.

Betapa tidak, di PT di Sumut, terutama PTN, unsur kesukuan sudah tak dipraktikkan dalam pengoperasiannya, termasuk dalam hal memilih rektor. Artinya pemilihan rektor USU, rektor Unimed, dan rektor di PTN lainnya yang ada di Sumut sudah berjalan secara terbuka dan profesional.

Lihatlah rektor dari PTN yang disebut tadi adalah para profesor terbaik, alumni universitas dari luar negeri dan berpengalaman di level nasional dan internasional. Maksud saya, sistem pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia ini bukan terutama pada masalah rektor itu orang lokal atau bukan lokal. Kota Medan telah membuktikannya. Bahwa ada kepentingan agama dan nepotisme di dalamnya, itu sih kalau di Sumut tak dipandang sebagai faktor kesukuan :)

Rektor Unimed datang dari Samosir, dan rektor USU malah dari Karo. Bahwa mereka tetap saja orang lokal alias propinsi Sumatera Utara, itu sih soal kebiasaan aja, pak JK. Lagipula SDM lokal Provinsi Sumatera Utara ini hebat-hebat loh, pak JK.

PT(N) Berlangsung dalam Isu Kesukuan?

Pak JK memang sedang gundah. Ia mewakili kegelisahan pemerintah atas bangkitnya semangat primordialisme kesukuan dan agama di negeri ini. Pernyataan JK ini bisa ditafsir sebagai teguran keras kepada PT, karena lembaga pendidikan tinggi turut memberi sumbangsih atas mentalitas primordial di masyarakat kita.
Hampir di semua daerah di Indonesia, faktor kesukuan, juga agama sering menjadi bahan pertimbangan dalam memilih rektor PT, termasuk PTN. Hal itu sebenarnya tidak masalah, apabila kebiasaan semacam itu diperlakukan sebagai tradisi yang harus dilanjutkan.

Sadar atau tidak, PT di negeri kita sering abai pada bibit, bebet dan bobot calon rektor. Tak jarang terjadi bahwa siapapun bisa jadi calon rektor di PT X, tetapi yang terpilih harus alumni dan asli masyarakat dari daerah tersebut. Artinya, pemilihan rektor nyaris tak ada bedanya dengan Pilkada.

Apabila orang lokal yang terpilih jadi rektor tadi ternyata tidak qualified maka hal itu seakan-akan bisa dimaklumi hanya karena ia produk lokal. Sebaliknya, akan sangat menguntungkan PT bersangkutan ketika rektor asli lokal (alumni atau asli putra/i daerah) yang terpilih ternyata bagus.

Misalnya Rektor USU dan Rektor UNIMED yang asli putra lokal Sumut. Keduanya juga sama-sama alumni dari PT tempat mereka menjadi rektor. Jadi bukan karena faktor suku, apalagi marga keduanya dipilih jadi rektor, melainkan lebih pada kemampuan keduanya mengangkat universitas mereka masing-masing meraih berbagai nominasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Tak hanya itu, para dosen yang mereka rekrut juga sangat berkualitas dan bisa dibilang jauh lebih pintar dari dosen di Pulau Jawa sana. Buktinya, setiap kali hendak mengajar para dosen di PT tersebut mereka tak perlu mempersiapkan diri karena mereka sudah sangat menguasai bidangnya masing-masing.

Mahasiswa-mahasiswa di PT itu juga jauh lebih pintar dibanding mahasiswa-mahasiswi di tempat lain. Buktinya, mayoritas dari mahasiswa-mahasiswi USU dan Unimed lulus dengan predikat cum laude, bahkan summa cum laude.

Jadi, sekali lagi, persoalan pendidikan bukan soal rektornya orang lokal atau didatangkan dari luar daerah. Sebab tolok ukur sebuah PT berkualitas atau tidak berkualitas justru tergantung dari produknya? Ya, para alumninya. Siapa tak kenal Todung Mulya Lubis yang alumni USU? Guru mana yang tidak tahu bahwa Prof. Syawal Gultom adalah penyusun Kurikulum 2013 yang sangat fenomenal itu?

Seperti sudah saya singgung di atas, lihatlah mahasiswa-mahasiswi di PT, entah negeri entah swasta, yang ada di Medan ini. Mereka selalu rajin mengerjakan tugas kuliah dengan baik, menyusun skripsi, tesis bahkan desertasi dengan sangat baik. Jarang sekali mahasiswa yang lulus "hanya" mendapatkan nilai B. Ini menjadi bukti bahwa produk PT di wilayah Sumut memang sangat luarbiasa, dan wisuda mereka selalu dihiasi dengan pesta besar di rumahnya masing-masing.

Lagi, ini menunjukkan bahwa posisi rektor, entah lokal atau inter-lokal, tak terlalu penting dalam mengembangkan sebuah PT. Saya pernah mendengar kalimat berikut ini dari para dosen yang mengajar di salah satu PTN : "SIAPA PUN YANG TERPILIH JADI REKTOR, KITA TERIMA SAJA. SEBAB KUALITAS PERGURUAN TINGGI INI TAK DITENTUKAN MELULU OLEH SANG REKTOR, MELAINKAN SEBERAPA BERKUALITAS MAHASISWA-MAHASISWI YANG TELAH KAMI TAMATKAN!"

Rektor Tak Harus Orang Lokal
Di seluruh daerah di negeri ini tak ada rektor yang bodoh. Semua rektor di PT itu orang cerdas, apalagi rektor di PTN. Buktinya, banyak dari profesor dan mantan rektor yang diangkat jadi menteri, staf ahli, kepala dinas, dst. Andai saja seorang rektor yang terpilih kebetulan orang lokal, maka hal itu hanya terkait dengan SISTEM PEMILIHAN REKTOR yang diterapkan oleh Kemenristek Dikti.

Lagian, siapa yang suruh pemerintah memproklamirkan otonomi kampus tanpa disertai sistem pengawasan yang ketat? Emang Universitas sama dengan PSSI yang langsung menginduk ke FIFA? Jadi, itu salahnya pemerintah juga hingga rektor cenderung harus orang lokal.

Kenyataan bahwa "rektor harus orang lokal" juga terkait langsung dengan MENTALITAS WARGA kita, khususnya warga lokal. Di Sumut misalnya, warganya tergolong cuek dan tak peduli siapa pun yang jadi pejabat publik di daerahnya. Tak hanya itu mereka juga tak mau tahu dengan program pemerintah, kecuali hal itu menguntungkan baginya.

Akibatnya ketika gubernur korupsi, warga provinsi pun berseru, "A..su..dahlah!" Juga disaat Bupati mereka sangat identik dengan jalan rusak di daerahnya, warga kabupaten itu juga menyerukan kalimat yang sama, "A...su..dahlah!" Bahkan warga kota metropolitan Medan juga mengadopsi kalimat yang sama tadi, "A...su..dahla!" ketika walikota hanya diam disaat jalanan kota penuh genangan air bak kubangan kerbau.

Sikap cuek ini juga menular ke kampus. Mahasiswa hanya ingin lulus cepat dan segera punya ijazah Sarjana dengan nilai bagus. Lagi-lagi, mereka tak terlalu peduli siapa rektornya, sebagaimana mereka juga tak peduli ketika tugas-tugasnya hail nyontek atau bikinan sendiri.

Itu lantas berarti bahwa kualitas pendidikan di seluruh PT yang ada di Indonesia ini tak terkait langsung dengan "apakah rektornya orang lokal atau impor. Tampaknya ini sih soal mentalitas saja.

Misalnya, ketika para dosen tak mau tahu dengan kebijakan rektor yang semena-mena membuat aturan baru hingga mengekang para dosen dan mahalnya uang kuliah yang menindas orangtua mahasiswa mereka. Bahkan banyak juga dosen yang tak merasa bangga dengan PT tempat ia mengajar, hingga ia tak peduli dengan tetek bengek urusan administrasi kampusnya.


Mentalitas Cuek dan Pragmatis
Mayoritas warga Indonesia memang bersikap pragmatis dan primordialis. Buktinya kalimat "Kami orang pribumi dan kalian pendatang di sini!" atau "Kami yang lebih tahu tentang universitas ini, karena opungnya opungku, opungku dari bapa dan ibuku, bapa dan ibuku sendiri adalah alumni universitas ini. Jadi kau jangan sampai mencalonkan diri sebagai rektor di PT ini? Akulah yang paling cocok mengembangkan" sering kita dengar.

Akhirnya kita tahu bahwa banyak juga para pejabat kampus yang memainkan intrik politik di kampusnya. Ya, persis seperti yang terjadi di Pilkada. Lihtlha ketika masa pemilihan rektor. Para calon rektor itu berebutan kekuasaan tertinggi di kampus. Tak jarang juga para calon rektor itu harus berkampanye hingga bagi-bagi duit demi melobi ke sana atau melobi ke sini.

Jadi, wajar saja dong ketika ada rektor yang memikirkan carau menutup kerugiannya saat pemilihan? Taruhlah misalnya dengan bermain sebelah mata dengan para dekannya untuk meloloskan aturan tertentu, main proyek dengan dinas-dinas propinsi di daerahnya, atau tindakan apa saja yang menguntungkan dia secara finansial.

Contoh, ada PTN yang lebih mengutamakan sistem seleksi calon mahasiswa dari jalur Mandiri (karena biayanya lebih besar) daripada sistem yang lazim digunakan MenRisTekDikTi, melakukan praktik nepotisme plus koncoisme saat mengangkat Pembantu Rektor, Dekan, Prodi, Kajur, dst agar terjamin stabilitas masa kepemimpinannya.

Inilah salah satu alasan mengapa jabatan rektor diperebutkan. Tentu karena jabatan itu tampak bergengsi dan punya prospek untuk mendapatkan sejumlah proyek. Jeleknya, bila posisi rektor diperlakukan sebagai "jatah" profesor dari warga lokal sembari mengesampingkan kualitas, maka pada saat yang sama PT itu tak lebih dari sebuah tas untuk menyimpan berkas-berkas.


Penutup dan Refleksi
Setelah Reformasi, warga Indonesia memang sedang mabuk kepayang dengan OTONOMI DAERAH. Sistem Pilkada hanyalah salah satu pengungkapannya. Begitu fanatiknya kita terhadap otonomi Daerah, hingga tak cukup kepala daerah yang warga lokal, tapi juga seluruh unsur SKPD, Kepala Sekolah, bahkan seorang Rektor PT pun harus orang lokal.

Begitulah OTONOMI Daerah justru dijalankan secara salah. Dalam terminologi Batak, OTONOMI tadi justru dijadikan sebagai cermin bagaik kebodohan mereka, atau dalam bahasa Batak Toba dikatakan "OTO NAMI" (kebodohan kami). Buktinya, banyak juga rektor di PT yang mempersempit makna "otonomi daerah" menjadi otonomi kampus, bahkan otonomi rektor.

Akhirnya, bila pemerintah ingin memperbaiki situasi ini, maka seluruh Perguruan Tinggi di Republik Indonesia tercinta ini, entah PTN maupun PTS harus mengubah konsep INDONESIA MENGAJAR menjadi MENGAJARINDONESIA. Ya, agar tidak semakin banyak pemimpin, termasuk para rektor yang menyalahgunakan posisi mereka.


Lusius Sinurat, SS, M.Hum
PenaSinergi
Media Pendidikan dan Pelatihan (HC Consulting, Training & Coaching, Counseling & Facilitating for Personal Development, Self-Awareness, Leadership, and Communication & Excellent Attitude) dalam rangka pengembangan kualitas SDM Indonesia. Kirimkan tulisan Anda ke [email protected]

Related Posts

Posting Komentar

Follow by Email