Sinergitas antara SDM Pendidik dan SDM Terdidik

Sinergitas antara SDM Pendidik dan SDM Terdidik
Superioritas negara Tiongkok dan inferioritas Indonesia kerap kita jadikan sebagai gerbang peperangan antara masyarakat yang merasa kaya vs yang merasa miskin, yang merasa berkuasa vs yang merasa dikuasai, bahkan antara yang bermental mayoritas vs mereka yang bemental minoritas.

Tak hanya Indonesia, Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara maju di Eropa juga takut sama Tiongkok. Namun ketakutan masyarakat kita berbeda dengan ketakutan masyarakat Amerika dan Eropa itu.

Tiongkok memang digdaya. Bukan hanya jumlah penduduknya yang menakjubkan, tetapi juga kualitas masyarakatnya sangat bagus dan telah menyamai bahkan melebihi SDM dari negara-negara Eropa dan Amerika. Terkait membludaknya penduduk Tiongkok, profesor Filsafat Cina kami di FF Unpar Bandung pernah berseloroh, 
"Tahu mengapa Amerika dan Eropa takut kepada Tiongkok? Pasti karena jumlah penduduknya. Bayangkan saja kalau semua masyarakat Tiongkok plus semua orang yang berdarah Tiongkok kencing. Maka banjir bandang akan menimpa bumi ini."
Ini memang seloroh. Tetapi secara faktual, oleh pemerintahan Tiongkok, banyaknya jumlah penduduk negara itu, ditambah lagi kualitas SDM-nya yang mumpuni justru dimaksimalkan sebagai modal pembangunan. Hal yang sama juga dilakukan oleh penduduk dari ras mongol, seperti Taiwan, Korea Selatan dan Singapura di ASEAN.

Apa sebenarnya yang menjadikan mereka begitu digdaya? Tentu saja karena kualitas masyarakat atau SDMnya yang dididik dengan sangat baik dibandingkan dengan SDM Indonesia. Lagi-lagi, ini terkait dengan sistem penddidikan yang mereka terapkan jauh lebih baik daripada sistem pendidikan di negara kita. Kita tahu bahwa kualitas SDM kita masih perlu diperbaiki lagi dan ditingkatkan supaya kita tidak tertinggal dari negara-negara maju, khususnya Tiongkok.

Pendidik adalah kuncinya. Kalau modalitas negara seperti Tiongkok adalah jumlah penduduk dan kekayaan kulturnya, maka Indonesia tak saja memiliki keragaman kultur, tetapi juga memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah untuk diolah dan dimaksimalkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Terkait hal ini banyak negara luar yang iri dengan SDA Indonesia yang dijuluki surganya dunia. Luarbiasa bukan?

Kenyataannya negara kita masih saja tertinggal dari negara-negara maju yang bahkan miskin SDA-nya; atau Tiongkok yang sama-sama memiliki SDM yang sangat banyak. Lalu, apa lagi sih yang kurang dari negeri tercinta ini? Ternyata penghuninya yang kurang cerdas dalam memanfaatkan semua itu. Lantas salahnya di mana? Lagi-lagi karena lembaga-lembaga pendidikan yang ada belum mampu menelurkan SDM yang cerdas dan tangguh menghadapi gesitnya perkembangan jaman.

  • Faktanya, kualitas SDM sebuah negara tak mungkin dong tercipta begitu saja. Dibutuhkan sebuah proses yang panjang dalam pembentukannya. Amerika dan Eropa, Jepang, Tiongkok dan Singapur menjadi negara maju dan berhasil karena output dari sistem pendidikan mereka. Ini fakta yang harus kita aku, kalau tak mau kita amini sembari belajar dari mereka.
  • Pembukaan UUD 1945 menggariskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, dengan cara memberantas kebodohan demi memerangi kemiskinan. Ini berarti bahwa pendidikan adalah jembatan terbaik meraih kemajuan. Maka satu-satunya jalan menggapai kemajuan itu tak lain adalah dengan cara meningkatkan kualitas SDM yang kita miliki. Artinya, pendidikan sangat berperan penting dalam hal pembentukan karakter dan kualitas masyarakat sebuah negara.
  • Maka sistem pendidikan kita harus diperbaiki dan perlu dievaluasi secara terus-menerus. Di titik ini perlu digali kekayaan khasanah lokal sebagai pendekatan edukatif terhadap masyarakat. Intinya, kita perlu mencari alternatif baru atau memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada. Sebagi satu hal yang sangat penting bagi kemajuan peradaban sebuah bangsa.
  • Tampaknya sistem pendidikan yang semi desentralisasi yang merupakan warisan Belanda kuno itu sudah saatnya ditinggalkan. Kita sadar bahwa sistem pendidikan kita maish setengah disentralisasi dan setengah lagi sentralisasi. Artinya manajemen sekolah atau seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sekolah diserahkan sepenuhnya kepada sekolah; namun sistem evaluasi (standard kualitas) diselenggarakan oleh pemerintah pusat. UN hanyalah salah satu contoh penerapan sentralisasi pendidikan kita.

Akhirnya, sangat penting merubah paradigma pemikiran kita, baik dari para pengambil kebijakan (para pejabat di kementerian), para pelaksana di tingkat managerial (Para pejabat di tingkat dinas baik propinsi maupun kabupaten) maupun para pelaksana di lapangan (para guru).

Tenaga kependidikan merupakan ujung tombak usaha perwujudan tujuan pendidikan; dan tugas pokok mereka adalah menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

Paradigma baru yang berlandaskan pada kehendak tulus untuk berubah demi kemajuan adalah hal terpenting bagai tenaga-tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang dalam bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. 

Perubahan pola pikir demi kemajuan hanya akan berjalan di atas koridornya apabil seluruh stakeholder pendidikan di Indonesia mau dan mampu memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia, hingga kelak menjadi yang terbaik di dunia. Mungkinkah? (Lusius)