Drs. H. Muhammad Joharis Lubis MM, MPd: "Pendidikan Itu Harus Dilakukan Secara Jujur"

Drs. H. Muhammad Joharis Lubis MM, MPd: "Pendidikan Itu Harus Dilakukan Secara Jujur"
Drs. H. Muhammad Joharis Lubis MM, MPd
Penasinergi - "Ujian Nasional (UN/UNAS) kali ini terkesan diam-diam. Suasananya senyap. Kita enggak dengar apa-apa, tiba-tiba saja sudah UNAS!" ungkap Drs. H. Muhammad Joharis Lubis MM, MPd, ketua KOPINDO (Konsultan Pendidikan Indonesia) Sumut saat PENA SINERGI menyambanginya di kampus Unimed, tempatnya mengajar.

Ketika Penasinergi menanyakan lebih lanjut maksud pernyataannya, pria yang akrab dipanggi Joharis ini menjelaskan,

"Lihat saja, kita tidak tahu siapa pengawasnya. Sistem UNAS online yang diterapkan pun terkesan ambigu. Benar, bahwa ada dua cara yang dilakukan, yakni online dan offline atau manual.

Persoalannya, bila UNAS dilangsungkan secara online, bagaimana dengan siswa di kampung-kampung yang belum terakses listrik? Pemerintah mungkin akan menjawab bahwa mereka bisa mengikut UNAS secara manual. Kalau begitu adanya, sistem pendidikan kita tidak adil dong?"

Joharis yang juga Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Sumut masa Bhakti 2012-2016 ini kembali menggebu-gebu saat mengomentari sistem pendidikan di Indonesia, terutama mengenai penerapan UNAS berbasis online yang tidak merata di seluruh daerah.

"Di Indonesia itu paling banyak sebutan online. Faktanya, cara kerjanya masih offline. Dalam konteks UNAS online yang sedang berlangsung saat ini pun tak mungkin 100% online? Siapa yang mengawasi sistem tersebut?" tegas dosen Bahasa Indonesia di Kampus Universitas Negeri Medan (Unimed) ini.

Menurut Joharis seandainya UNAS telah berbasis online seharunya bisa diakses di mana-mana, juga oleh semua siswa-siswi yang mengikuti UNAS itu sendiri. Padahal, menurutnya, realitas justru berkata lain. Masih banyak daerah-daerah yang bahkan belum pernah menikmati listrik. Di daerah kita, Sumut ini misalnya, selain internet belum menjangkau beberapa daerah, listrik pun lebih sering padam daripada menyala.

"Lalu bagaimana dengan anak didik kita yang ada di Nias yang sudah 4 hari mati lampu? Apa Pemprov Sumut memperhatikan itu? Terus, sejauh mana masyarakat bisa menuntut PLN sementara UU Perlindungan Konsumen tidak jelas? Jadi, jangankan UNAS online, untuk belajar pun mereka harus bertarung dengan gelap," kata Joharis berapi-api.

Sejauh ini, menurut pengamatan Joharis, Departemen Pendidikan tidak boleh setengah-tengah dalam membuat kebijakan. Ketika di saat yang sama ada sekolah yang menjalankan UNAS online namun di sekolah lain justru dilakukan secara offline.

"Ini sudah termasuk tindakan diskriminatif loh. Bukankah UUD 1945 sudah menegaskan bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan? Di desa Lintong Ni Huta, misalnya, apa hanya karena mereka tak bisa mengakses internet maka mereka harus ujian secara manual?

Kenyataannya belum semua daerah bisa mengakses internet, bahkan belum tersentuh listrik samasekali. Menurut saya ini timpang dan Depdikbud seakan tak memperhatikannya."

Joharis kembali menegaskan bahwa pemerintah tak semestinya melakukan uji coba dengan memberi opsi UNAS online atau UNAS offline. Kalau mau adil, pemerintah mestinya menerapkan cara yang sama. Kalau manual ya manua semua, dan sebaliknya.

"Begitu pemerintah menetapkan UNAS online, maka pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud seharusnya menyiapkan infrastruktur terkait hal itu. Pemerintah selalu mengatakan "akan mengupayakan". Pemerintah dari dulu, ya seperti itu. Nyatanya, Kurikulum Pendidikan selalu gonta-ganti setiap menterinya berganti.

Tak berhenti di situ. Joharis pun mempertanyakan soal-soal ujian UNAS: berdasarkan Kurikulum 2013 (K-13) atau KTSP. Terkait hal itu, Joharis membeberkan fakta di lapangan, bahwa banyak sekolah yang masih menggunakan KTSP dan sekolah lainnya menggunakan K-13?

"Soal ujiannya gimana dong? Berdasarkan kurikulum yang mana?" gugatnya lantang.

Bagi Joharis, sistem pendidikan Indonesia sekarang ini terlalu kaya muatan politis, tepatnya dijalankan setengah-setengah alias tidak total. Padahal pendidikan itu tak boleh setengah-setengah dan berubah-ubah.

"Ketika pendidikan dijalankan secara politis, maka akan terjadi bahwa para pejabat di dinas pendidikan akan dijabat oleh mereka yang bukan orang pendidikan. Kita toh tak kekurangan ahli-ahli dan profesor di bidang pendidikan. Semestinya hasil penelitian para ahli pendidikan itu dijadikan sebagai acuan menyusun UNAS dan sistem yang digunakannya."

Saat PENA SINERGI menanyakan alasan dibalik pernyataan di atas, Joharis kembali menegaskan bahwa Kemendikbud masih bingung: menentukan tujuan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang pendidikan Indonesia

"Lihatlah kenyataan ini . Banyak pakar atau ahli pendidikan bergelar Doktor, bahkan profesor pendidikan. Kemana mereka sekarang? Sejauh saya amati, semakin tinggi pendidikan seseorang (doktor dan profesor pendidikan) mereka justru semakin tidak memperhatikan sistem pendidikan kita saat ini. Mereka semua terlelap oleh kekayaan yang mereka miliki. 

Banyak juga profesor pendidikan yang justru lebih terbuai oleh jabatan dan honor-honor yang mengikutinya," tegasnya pria yang juga staf ahli DPRD Sumut ini.

Menurut dosen Unimed ini seorang profesor seharusnya bekerja di laboratorium: meneliti dan mempublikasi karya mereka untuk selanjutnya bisa dijadikan sebagai acuan kemendikbud untuk menentukan arah pendidikan kita, termasuk dalam menentukan sistem UNAS yang setiap tahun itu berganti-ganti.

"Saya kira mulusnya UNAS kali ini juga ada kaitannya dengan ketidakpedulian para profesor pendidikan itu. Oleh karena mereka semua nyenyak di atas jabatan mereka, maka pemerintah pun lebih suka mengadopsi ahli-hali dari luar negeri. Padahal kenyataannya banyak anak bangsa ini yang pintar dan cerdas," jawabnya saat PENA SINERGI menanyakan korelasi antara kualitas UNAS dan keberadaan para ahli pendidikan yang seakan tidak dimaksimalkan.

Dalam perkembangannya sistem pendidikan kita memang mengalami pasang surut. Kebijakan pendidikan pun seakan tak bisa lepas dari unsur politis. Di sinilah peran akademisi sangat dibutuhkan. Apalagi saat melihat kenyataan bahwa posisi-posisi strategis di Kemendibud justru banyak dijabat oleh mereka yang bukan lulusan fakultas pendidikan.

Joharis melanjutkan, "Jabatan dinas pendidikan, misalnya justru tidak dipimpin oleh "orang pendidikan". Mungkin saja mereka adalah orang berpendidikan. Tapi keduanya jelas berbeda. Yang satu memang orang yang memang praktisi atau ahli di bidang pendidikan, tetapi orang berpendidikan bisa siapa saja dan lulusan apa saja selain alumni fakultas pendidikan."

Di akhir perbincangannya dengan PENA SINERGI, Joharis berpesan kepada pemerintah agar persoalan-persoalan seputar dunia pendidikan harus segera dituntaskan. Dalam rangka itu pemerintah harus bekerjasama dengan semua elemen masyarakat, termasuk LSM-LSM yang peduli pendidikan.

"Kalau pendidikan di negara kita ini ingin lebih baik, maka kita semua harus bekerja dengan jujur dan berbuatlah dengan hati. Apabila kejujuran itu tidak dipraktikkan, maka yakinlah bahwa Pendidikan Indonesia itu akhirnya hanya omong kosong," katanya menutup perbincangannya dengan Penasinergi (Lusius/Dion)